AkarPenyebab Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah Indonesia relatif berjalan baik. Namun demikian, sejumlah TPS mengalami persoalan, sebagai salah satu contoh saat pelaksanaan PSU di Kota Denpasar yang di rekomendasikan Pengawas Pemilihan Umum. Pemberitahuanmengenai hari pemungutan suara yang memuat mengenai kapan ( hari, tanggal, dan waktu ) dan tempat dimana akan dilaksanakan pemungutan suara kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan /undangan, dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. • Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara. • Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS SuratPemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luthfi 2/14/2017, Selasa, Februari 14, 2017 WIB Last Updated 2017-02-14T03:02:47Z Suratundangan pemungutan suara yang dikirimkan kepada pemilih, KPU Kota Depok memberikan waktu selama satu jam kepada masing-masing Kartu Keluarga (KK) untuk datang menggunakan hak pilihnya di TPS. "Di formulir Model C Pemberitahuan tertera kolom kehadiran, masing-masing pemilih datang di waktu yang telah ditentukan oleh KPPS," papar Nana LampiranBerita acara sebagaimana di maksud huruf A merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara. IV. Kelengkapan Administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita dan di kirim kepada BPD. 1. Surat pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara yang di terima panitia dari pemilih. 2. . Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i MAHMUDATUN L/P* No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK* 267 NIK/Identitas lain .................................. untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal Rabu, 9 April 2014 Pukul s/d WIB Tempat Pemungutan Suara Nomor 17 Kelurahan Cacaban Alamat TPS Cacaban Barat, RT 8 RW 10 Magelang, April 2014 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ketua ttd Agus Suprapto Cara memilih calon anggota DPR/DPRD -Coblos pada nomor/tanda gambar/nama partai politik dan/atau nomor/nama calon Cara memilih calon anggota DPD -coblos pada nomor/foto/nama calon DPD Catatan - Dalam mempersiapkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS pada Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU akan merujuk pada regulasi terbaru yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Hal ini terkait kegiatan KPU di tingkat Kabupaten/Kota yang secara bertahap mulai melaksanakan persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024, termasuk di dalamnya penyelenggaran Pilkada, Pileg, dan juga Mengenal PPK dalam Pemilu Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Cara Daftar Salah satu tahapan yang dilakukan adalah mempersiapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Baca juga Mengenal Badan Adhoc dalam Pemilu Pengertian, Tugas, dan Cara Daftar Terlebih dalam aturan terbaru terdapat hal berbeda yaitu dihapusnya periodisasi bagi penyelenggara ad hoc, baik PPK, PPS, maupun KPPS. Baca juga Mengenal PPS dalam Pemilu Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Cara Daftar Apa itu KPPS? KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara TPS. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 26 ayat 2, maka kedudukan KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berada di Tempat Pemungutan Suara TPS. Kemudian pada Pasal 28 dan 29 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPPS adalah 7 tujuh orang yang terdiri dari 1 satu orang ketua merangkap anggota dan 6 enam orang anggota. Tugas KPPS dalam Pemilu Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 dan 2 maka tugas KPPS dalam Pemilu adalah sebagai berikut 1. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS. 2. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu. 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 4. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. 7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS dapat melaksanakannya dengan 1. menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS. 2. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus. Baca juga Kepanjangan KPPS, PPK, PPLN, PPS, PPDP, serta Daftar Istilah Lain dalam Pilkada Kewenangan KPPS dalam Pemilu Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 3 maka kewenangan KPPS dalam Pemilu adalah sebagai berikut 1. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. 2. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban KPPS dalam Pemilu 1. Menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS. 2. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. 3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; 5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. 6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat Anggota KPPS Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35, berikut adalah syarat untuk mendaftar anggota KPPS 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tujuh belas tahun. Persyaratan usia untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 tujuh belas sampai dengan 55 lima puluh lima tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan. 3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang syah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 lima tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK. 7. Mampu secara jasmani dan rohani. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih. Besaran Honor KPPS Besaran honor KPPS tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/ tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya SBML untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Berikut adalah daftar honor KPPS pada Pemilu dan Pilkada 2024 Honor Ketua KPPSPemilu 2024 Rp 2024 Rp Honor Anggota KPPSPemilu 2024 Rp 2024 Rp Honor SatlinmasPemilu 2024 Rp 2024 Rp Sumber Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Inilah rekomendasi tentang Contoh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih. Formulir Kpu C1 Model 7 Segment Hompimpaid Anda Sudah Terima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Oleh Thamrin Pilkada 2018 Banyak Warga Pali Tak Dapat Undangan Memilih Panitia Pemungutan Suara Desa Kureksari Contoh Formulir Pemilu Surat Undangan Pemilih Pemilu Antara News Aceh Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara Kedung Wajib Disimak Ini Cara Mencoblos Di Pemilu 2019 Agar Surat Suara Sah Rekapitulasi Cepat Menghindari Aksi Patgulipat Formulir C6 Bukan Syarat Untuk Memilih Rumah Pemilu Pemberitahuan Daftar Pemilih Khusus Dpk Dan Daftar Pemilih Deretan Fakta Surat Suara Tercoblos Di Malaysia Pilpres Liputan6com Itulah contoh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang dapat admin kumpulkan. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dibawah ini. Pilkada Dki Jakarta 2007 Cyberidu 14 Contoh Surat Pemberitahuan Sekolah Dinas Kegiatan Pembayaran Perlu Contoh Surat Keterangan Domisili Cek Disini Sepulsa Pemilu 2019 Kpu Kabupaten Malang Siapkan Formulir C3 Hingga Pengumuman Pengurusan Formulir Pindah Memilih A5 Situs Resmi Formulir C1 Kpu Kembali Ditemukan Sudah Terisi Di Kecamatan Bontoala Sekian yang admin bisa bantu mengenai contoh surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Terima kasih telah berkunjung ke blog Kumpulan Surat Penting 2019. Formulir dalam penyelenggaraan Pemilu ada bermacam-macam bentuk dan fungsinya. Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 diantaranya sebagai berkut 1. MODEL C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 2. MODEL C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 3. MODEL Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 4. MODEL C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 5. MODEL C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih. 6. MODEL C4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS. 7. MODEL C5-KWK Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 8. MODEL C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih. 9. MODEL C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. FORMULIR MODEL A 10. MODEL Daftar Pemilih Tetap 11. MODEL Daftar Pemilih Pindahan 12. MODEL Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan 13. MODEL Daftar Pemilih Tambahan Beberapa Contoh Formulir Model C a. Model C-KWK halaman 1 b. Model C-KWK Halaman 2 c. Model C1-KWK d. Model C2 - KWK e. Model C7 - KWK Berbagai form mempunyai fungsi yang berbeda, selengkapnya dapat dipelajari dalam Buku PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS yang diterbitkan olek Komisi Pemilihan umum. Atau dapat di akses melalui - Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan digelar di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Bagi pemilih yang hendak mencoblos, terdapat tata cara yang dapat dilakukan demi mencegah penularan data Satgas Penanangan COVID-19 hingga 29 November 2020, dalam 1 minggu terakhir terjadi kenaikan kasus positif virus Corona hingga 19,8 persen. Terdapat 22 provinsi yang mengalami kenaikan kasus, dengan Jawa Tengah tertinggi 93,5 persen dari kasus pada pekan lalu jadi kasus pekan itu, angka kematian pekan ini juga mengalami kenaikan 35,6 persen 860 kematian dalam seminggu. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi sebesar 139,0 persen, dari 82 meninggal jadi 196 kematian karena pengaruh COVID-19 di Indonesia mencapai orang 3,15 persen atau di atas rata-rata dunia 2,33 persen. Angka kesembuhan mencapai orang 83,44 persen yang di atas rata-rata dunia 83,44 persen. Dalam situasi pandemi COVID-19, pilkada di berbagai daerah tetap dilakukan. Terkait hal ini Komisi Pemilihan Umum KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 Covid-19, yang diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, "Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 COVID-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan".Berkaitan dengan pemilih, tahapan yang akan dilalui adalah mendapatkan surat pemberitahuan untuk memilih di TPS pada 30 November hingga 8 Desember 2020, dilanjutkan dengan memilih di TPS yang dimaksud pada Rabu, 9 Desember 2020. Tata Cara Pencoblosan di TPS dalam Pilkada 2020 Pada hari pemilihan, tata cara yang dapat dilakukan oleh pemilih sembari tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 adalah sebagai pemilih mempersiapkan alat dan barang yang dibawa ke pemilih yang tercantum dalam DPT Daftar Pemilih Tetap, yang dibawa adalah Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih yang tercantum dalam DPPh Daftar Pemilih Pindahan, yang dibawa adalah KTP-el/Surat Keterangan dan formulir Model pemilih yang sudah memenuhi syarat sudah 17 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak tercantum dalam DPT, yang dibawa adalah KTP-el atau Surat Keterangan. Ia akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan DPTb. Pemilih ini datang pada pukul hingga itu, pemilih hendaknya membawa pulpen sendiri untuk tanda tangan dalam daftar hadir yang disediakan KPPS. Memang, KPPS menyediakan pulpen untuk tanda tangan. Namun, mengingat ada potensi penularan COVID-19 jika pulpen dipakai bergantian, maka membawa pulpen pribadi dapat jadi pemilih datang di TPS sesuai dengan jam yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih. Berbeda dengan pemilihan umum terdahulu, ketika pemilih dapat datang kapan saja ke TPS pada adalah waktu pemungutan suara pukul WIB/WITA/WIT hingga WIB/WITA/WIT, kali ini pemilih hadir menyesuaikan dengan waktu kehadiran pemilih yang tercantum dalam surat pemberitahuan. Kepatuhan pemilih terhadap waktu kehadiran pemilih ini penting karena dalam sebuah TPS maksimal terdapat 500 pemilih. Untuk mencegah kerumunan yang akan berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19, waktu kehadiran 500 pemilih itu diatur dan dibagi oleh KPPS. Misalnya, pemilih urutan 1 hingga 50 datang pukul WIB hingga WIB, sedangkan pemilih urutan 51 hingga 100 pada pukul WIB hingga ketika datang ke TPS, jika terjadi antrean, pemilih antre dengan memperhatikan jarak aman 1 meter.Ketiga, sebelum memasuki TPS, pemilih akan diimbau oleh petugas ketertiban linmas untuk mencuci tangan. Pemilih yang tidak memakai masker akan diberi masker sekali pakai. Namun, lebih baik jika pemilih membawa masker sendiri, mematuhi protokol kesehatan setelah cuci tangan, pemilih akan dicek suhu badannya terlebih dahulu oleh petugas ketertiban linmas dengan thermogun. Jika suhu badan pemilih melebihi 37,3 derajat Celcius, maka pemilih tersebut dipersilakan untuk istirahat beberapa waktu, selanjutnya dicek kembali. Jika suhu badan tetap tinggi, maka pemilih dipersilakan untuk menggunakan bilik pemilihan khusus, yang letaknya di luar subu badan pemilih di bawah 37,3 derajat Celcius, ia dapat masuk ke TPS dan menyerahkan surat menunjukkan Surat Pemberitahuan serta KTP-el kepada KPPS-4 dan mengisi formulir daftar hadir. Pemilih kemudian mendapatkan sarung tangan plastik dari Petugas pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil dengan duduk di kursi yang disediakan sembari tetap menjaga jarak. Dalam TPS dengan ukuran 8 x 10 meter, hanya disediakan maksimal 9 pemilih mengambil surat suara setelah dipanggil namanya oleh Ketua KPPS. Pemilih kemudian memeriksa kondisi surat suara, apakah rusak atau tidak, sebelum ke bilik pemilih menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos pakai alat coblos yang disediakan paku sekali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak dengan dipandu oleh KPPS pemilih membuka sarung tangan, membuangnya ke tempat sampah yang disediakan di dekat KPPS pemilih ditandai dengan cara jarinya pada bagian kuku ditetesi tinta oleh KPPS 7. Dengan jalan ini, pemilih sudah sah memilih dan tidak diperkenankan memilih lagi di TPS pemilih wajib cuci tangan di tempat yang disediakan, yang terletak di luar pintu keluar pemilih yang sudah selesai menggunakan hak pilih diimbau segera meninggalkan TPS dan tidak berkerumun di area menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat mesti bersinergi. Pemerintah berjuang dengan menerapkan 3T testing, tracing, dan treatment. Testing adalah pemeriksaan dini agar orang yang terkonfirmasi COVID-19 memperoleh perawatan secepat mungkin. Tracing atau pelacakan kontak dilakukan terhadap kontak-kontak terdekat pasien positif COVID-19. Terakhir, treatment atau perawatan dilakukan jika seseorang positif COVID-19, baik yang dengan gejala maupun tidak itu, masyarakat tidak boleh lupa selalu ingatpesanibu dan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. -Artikel ini diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB - Kesehatan Penulis Fitra FirdausEditor Agung DH Selamat pagi KPPS Cikakak, seperti yang telah kami singgung sedikit pada artikel Pelantikan KPPS, bahwa model C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara pada Kepada Pemilih sudah didistribusikan ke PPS Cikakak, kemarin malam kami sudah menghitung dan membagi untuk setiap TPS dan jumlahnya masih kurang 120 lembar dan sudah kami laporkan ke PPK Banjarharjo. Model C6 sendiri sudah umum untuk kita yang pernah ikut Pemilu, semacam surat panggilan untuk melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara di lokasi TPS yang telah disebutkan pada surat tersebut. Sedikit informasi bahwa Model C6-KWK yang sudah terbiasa kita sebut surat undangan sejatinya tidak sepenuhnya benar, hal ini karena akan menimbulkan persepsi berbeda untuk calon pemilih yang tidak mendapatkan surat tersebut seolah-olah mereka tidak bisa melakukan pencoblosan, padahal Model C6-KWK adalah surat pemberitahuan bagi pemilih yang namanya sudah tercantum pada Daftar Pemilih Tetap. Sementara bagi warga yang tidak terdaftar pada DPT tapi memiliki E-KTP bisa juga melakukan pencoblosan di TPS sebagai pemilih tambahan. Model C6-KWK yang sudah kami distribusikan langsung ke Ketua KPPS sudah dilengkapi dengan contoh pengisian juga, tujuannya supaya Ketua KPPS memiliki gambaran tekhnis pengisian Model C6-KWK, supaya bisa dicicil penulisan mulai dari sekarang, meski pembagian Model C6-KWK dilakukan pada H-3 menjelang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017. Tata cara pengisian Model C6-KWK silakan lihat contoh gambar, data diambil dari DPT, silakan ditanyakan ke fanspage Facebook PPS Cikakak atau ke kontak langsung PPS Cikakak bila masih ada kesulitan untuk pengisiannya. Teknis pekerjaan penulisan dan pendistribusian Model C6-KWK sendiri sepenuhnya diserahkan kepada KPPS masing-masing, bisa saja dengan membagi 2 kelompok anggota KPPS; Kelompok 1 bertugas mengisi form C6-KWK dan Kelompok 2 nanti yang bertugas mendistribusikan ke calon pemilih, atau bisa juga dengan keroyokan sama-sama mengisi form C6-KWK nanti H-3 keroyokan lagi mendistribusikannya. Jumat, 27 Januari 2017 KPPS TPS

surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih